Home Terbaru Belum Beri Pelimpahan, Desa Adat Intaran Hambat Polresta Denpasar Kejar Kasus LPD...

Belum Beri Pelimpahan, Desa Adat Intaran Hambat Polresta Denpasar Kejar Kasus LPD Intaran

Video Klikvideo Terbaru Live January 24, 2023 4:34 am

Denpasar, beritaterkini.co.id – Setelah turunnya surat pemberitahuan nasabah LPD Desa Adat Intaran, penyidik Polresta Denpasar ternyata telah melakukan usaha maksimal di dalam kasus tersebut. saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Mikael Hutabarat mengakui sedang mengejar penuntasan kasus ini, setelah menunggu penanganan dan juga serta pelimpahan Desa Adat Intaran. “Kami telah melakukan penyelidikan. Namun karena terdapat aturan Perda dan juga serta Pergub yg mengatur tentang Desa Adat, pihak Desa Adat belum melimpahkan kepada kami,” kata Kompol Mikael Hutabarat kepada awak media di Denpasar, Hari Senin (23/1/2023).

Untuk itu, pihaknya tengah menunggu hasil penanganan berasal dari pihak Desa Adat sesuai dengan Perda dan juga serta Pergub yg mengatur tentang Desa Adat. Ditegaskan kembali, pihaknya sungguh-sungguh memberikan atensi terhadap kasus tersebut. Namun tetap mesti mengikuti prosedur dan juga serta aturan yg berlaku. Sementara itu, ternyata berdasarkan hasil rapat pada tanggal 11 Desember 2022 yg dilaksanakan di Ruang Rapat YPS (Yayasan Pembangun Sanur) Jl. Danau Buyan III no. 2 Sanur mengenai Rencana Pengelolaan LPD Desa Adat Intaran telah mengeluar sejumlah keputusan. Keputusan rapat tersebut dihadiri Kepala LPD Intaran, Ida Bagus Putu Astawa dengan Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana, S.E.

Baca Juga :  5 Fakta Investasi 2022, Malaysia Bikin Kaget Jadi Investor Terbesar RI

Dari isi surat pemberitahuan yg beredar di masyarakat dan juga serta nasabah LPD Desa Adat Intaran dapat diketahui salah satu keputusannya, para penabung dan juga serta deposan selama 10 Tahun diberi bunga nol persen dan juga serta tidak boleh menarik uangnya selama 10 Tahun. Secara garis besarnya, berasal dari hasil keputusan rapat tersebut, yakni:
1. Penutupan 3 bulan (di-hold).
2. Penarikan kepada peminjam yg macet.
3. Penjualan Aset.
4. Didukung usaha Desa, (Pasar, Bupda, Parkir, Muntig Siokan).
5. Bagi Penabung dan juga serta Deposan bunga nol persen dan juga serta tidak menarik dana di dalam jangka waktu 10 Tahun dan juga serta dievaluasi setiap Tahun. Efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.
6. Komitmen: supaya dana masyarakat tidak hilang.

Sayangnya, Bendesa Adat Intaran belum dapat dikonfirmasi terkait keputusan tersebut. Namun menurut Kepala Perwakilan bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho membenarkan LPD dibebaskan berasal dari aturan bank. Namun kesepakatan tersebut mesti diketahui dan juga serta disetujui dari masyarakat, terutama nasabah LPD Intaran. “LPD dikecualikan berasal dari aturan perbankan, semoga semua penyimpan telah di ajak diskusi dan juga serta disepakati,” kata Trisno saat dihubungi para awak media di Denpasar, pada Hari Senin (23/1/2023). Terkait persoalan tersebut, serta disebutkan menjadi kewenangan LP LPD dan juga serta BKS LPD Provinsi Bali sesuai awig-awig desa adat yg ada. “Di LPD terdapat LP LPD dan juga serta BKS ya. terdapat awig-awig di desa adat serta,” tegasnya.

Baca Juga :  3 Fakta Proyek Ibu Kota Baru, Hunian PNS Dibangun Juni 2023

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Denpasar, Putu Eka Suyantha membenarkan bahwa kasus LPD Intaran diambilalih dari penyidik Polresta Denpasar. Bahkan, surat perintah penyelidikan (Sprindik) Polresta Denpasar lebih awal berasal dari Kejari Denpasar, sehingga berdasarkan Surat Kesepakatan dengan (SKB) KPK, Kepolisian dan juga serta Kejaksaan, supaya tidak terjadi tumpang tindih pihaknya menghentikan kasus tersebut. “kami hentikan, kerena setelah kami mengekpos LPD Desa Adat Intaran, ternyata Polresta Denpasar mengirimkan surat perintah penyelidikan, maka kami gak dapat lanjut. Nanti mereka (Polresta Denpasar, red) yg melanjutkan,” ujarnya saat dihubungi, pada (27/11/2022).

Baca Juga :  Diskon - Tisna Bujuk Kang Heri Biar Dapet Diskon – Tukang Ojek Pengkolan | Eps. 3489 (1/6)

Eka mengakui pengehentian kasus dugaan penyimpangan dana LPD Desa Adat Intaran dilakukan karena berdasarkan SKB KPK, Kepolisian dan juga serta Kejaksaan, di mana berasal dari aspek penindakan KPK, Kepolisian dan juga serta Kejaksaan penting bekerja bersama-sama tanpa ego-sektoral ataupun hambatan-hambatan lainnya. “Supaya tidak tumpang tindih, Ia (Polresta Denpasar, red) yg ngotot ya telah kami serahkan. dan juga serta kami hentikan. Sprindik mereka lebih dulu lebih dulu dan juga serta kami di belakang,” bebernya, seraya tidak mengetahui dengan pasti sejauh mana proses penyidikan yg dilakukan Polresta Denpasar. “Tidak tahu kami apakah telah terdapat tersangka? Setelah kami ekspose mereka mengirimkan kami surat perintah penyelidikan berasal dari Polres dan juga serta suratnya jauh lebih awal ke luar,” tegasnya, sembari menyebutkan Polresta Denpasar serta telah lama melakukan pemanggilan terhadap sejumlah oknum yg diduga terlibat di dalam kasus itu.

“Kalau mau tanya soal pemanggilan dan juga serta tidaknya langsung ke Polres, karena terdapat SKB-nya,” tutup Eka. 021/002

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :