DPW PSR Gelar Unjuk Rasa Terkait Dugaan KKN BAMA 2023 Di Bawah Kanwil Kemenkumham Sumsel

Palembang,Berita Terkini.co.Id
Puluhan massa yg tergabung di dalam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Suara Rakyat (PSR) gelar untuk rasa atas dugaan Mark Up Kerangka acuan kerja pengadaan BAMA Tahun 2023 di bawah kementrian Hukum dan juga serta HAM Sumsel, aksi unjuk rasa berlangsung depan kantor Kemenkumham Sumsel (09/03/23).

“Koordinator aksi berasal dari DPW PSR Aan Pirang mengatakan Tiga Musuh Besar Negara Indonesia Narkoba, Korupsi dan juga serta Terorisme merupakan kejahatan terorganisir lintas negara karena dapat merusak sendi-sendi Moral kehidupan suatu bangsa. Pembela Suara Rakyat Garda Paling Terdepan Sosial Kontrol Negara Mengacu pada PP No.71 Tahun 2000 Tentang Tata metode Peran Serta Masyarakat di dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

“Aksi hari ini Terkait adanya dugaan KKN dan juga serta penyalahgunaan wewenang jabatan pada kegiatan bahan makanan Tahun anggaran 2023.

Diduga telah terjadi adanya persengkongkolan tidak sesuai spesifikasi, dan juga serta mark up, kerangka acuan kerja pada pengadaan BAMA TA 2023.

Diduga adanya KKN dilakukan oknum bertujuan untuk mencari keuntungan, memperkaya diri
sendiri maupun golongan.

Diduga kegiatan tersebut sangat rawan dan juga serta rentan adanya unsur Korupsi, Kolusi, Nepotisme/KKN di dalam proses administrasi pengadaan lelang barang/jasa. Diduga kegiatan BAMA TA 2023 bertentangan pada peraturan dan juga serta perundang-undangan

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan juga serta bertentangan pada peraturan dan juga

perundang-undangan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan juga serta pertanggung jawaban

keuangan negara dan juga serta bertentangan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lebih lanjut koorlap Iqbal menambahkan aksi hari ini dengan aspirasi berasal dari Pembela Suara Rakyat

Kami PSR Mengapresiasi Setinggi-Tingginya Kinerja Kakanwil Pentingnya Koordinasi Kolaborasi Sinergi Demi Terwujudnya Kanwil Hukum dan juga serta Ham Sumsel Semakin Pasti “Profesional Akuntabel Sinergi Transparan dan juga serta Inovatif”

Mendesak Kakanwil Hukum dan juga serta Ham Sumsel Untuk Segera Copot Kalapas LPKA Kelas 1 Pakjo Palembang dan juga serta Kalapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. dan juga serta mendesak Kakanwil Hukum dan juga serta Ham Sumsel Segera Mengevaluasi Kinerja Kalapas, Kplp Lapas Kelas I Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Lapas Kelas IIB Muara Enim, Lapas Kelas IIB Sekayu (BAMA Tahun ANGGARAN 2023 Terindikasi Dugaan KKN dan juga serta bertentangan pada peraturan dan juga serta perundang-undangan PP Nomor 105 Tahun 2000 serta bertentangan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021),” bebernya.

Aksi unjuk rasa berasal dari PSR di Terima langsung dari Kasi Penerangan Kemenkumham Sumsel Wayan mengatakan,Kami ucapkan Terima kasih atas aspirasi yg di sampaikan dan juga serta hendak kami sampaikan kepada pimpinan untuk mengecek apa yg di sampaikan, sebenarnya apa yg telah di sampaikan ini telah berjalan dengan sesuai standar. Namun kami hendak cek serta apa yg di sampaikan ini.”pungkasnya.(RZP)