Home Terbaru Humas PT Palembang Tegaskan Putusan Jupperlius Tidak Cacat Hukum

Humas PT Palembang Tegaskan Putusan Jupperlius Tidak Cacat Hukum

Video Klikvideo Terbaru Live January 21, 2023 4:35 am

PALEMBANG,Berita Terkini. Co. Id Statement yg di sampaikan dari Kasi Penkum Kejati Sumsel M. Radyan SH saat di konfirmasi (18/01/23) yg menyatakan putusan PT (Pengadilan Tinggi) terhadap Jupperlius tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa dan juga serta di lakukan perawatan di rumah sakit jiwa “cacat Hukum” ini di patahkan dari Humas PT Palembang.

“Pengadilan Tinggi (PT) Palembang
Saat dikonfirmasi melalui Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Tinggi (PT) Palembang yaitu Herman Basuni SH M Hum angkat bicara dan juga serta membantah Terkait yg mengatakan Putusan yg di keluarkan dari Pengadilan Tinggi cacat hukum. yg di sampaikan kasi Penkum Kejati Sumsel.Karena telah jelas di dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa di dalam putusan nya mesti di rawat di rumah sakit jiwa, Hari Kamis (19/1/2023).

“di dalam putusan Pengadilan Tinggi dengan perkara nomor:244/PID/2022/PT.PLG, di dalam putusan telah jelas menyatakan,
1.Terdakwa Jupperlius tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa.
2.menetapkan supaya terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
Mengadili, Menerima permintaan banding terdakwa Jupperlius, membatalkan putusan PN Palembang 3/11/2022, Nomor:823/Pid.Sus/2022/PN.Plg yg dimintakan banding,” terang Humas PT Palembang.

Baca Juga :  Masyarakat Minta Bansos Terus Disalurkan Walau Tidak Ada PPKM

“Terkait permasalahan hasil putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, seharusnya JPU Kejati Sumsel mesti patuh dengan hasil putusan berasal dari Pengadilan, karena menurut kami pihak Kejaksaan keliru dimana di dalam putusan telah jelas bahwa menyatakan terdakwa Jupperlius mesti menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ),

“di dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang, terdakwa diputus dengan hukuman13 Tahun kemudian di tingkat Banding majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan terdakwa untuk dimasukan ke Rumah Sakit (RS) karena tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa terganggu ingatannya,” terang Herman Basuni.

Sementara itu terkait stetment pihak Kejaksaan yg bersih keras tetap tidak mau menjalankan hasil putusan PT karena tidak terdapat di dalam kutipan putusan Pengadilan Tinggi tersebut yg menyatakan saudara Jupperlius di bebaskan.

“Jadikan penahan yg dilakukan hakim tinggi waktu disidangkan ke Pengadilan Tinggi, hakim serta melakukan penahanan, ditetapkan penahanan sampai dengan tanggal 2 Februari 2023, Kemudian dari hakim tinggi terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban maka terdakwa diperintahkan untuk direhab di rumah sakit jiwa, itu telah cukup jelas putusannya,” terangnya.

Untuk kasus Banding terdakwa Jupperlius kemarin serta menyertakan surat gila dan juga serta beberapa berkas pendukung lainnya.

Baca Juga :  Warga dan Nasabah LPD Intaran Tidak Tahu Diberi Bunga Nol Persen dan Tidak Tarik Uang Selama 10 Tahun

“Ya pasti kan berkasnya terdapat di memorium Banding, kontrak memori Banding pendapat Jaksa dan juga serta pendapat penasihat hukum telah dipertimbangkan semua, bahkan putusan Pengadilan Tingkat pertama telah kami buka semua dan juga serta kabar acara kami buka semua,” tegasnya.

Terkait pasal 197 ayat 1 huruf K itu tidak terdapat bahasa yg di dikeluarkan.

“Itu memerintahkan terdakwa dirawat, apabila terdakwa dirawat berasal dari rutan itu tidak dapat, berarti yg bersangkutan mesti dikeluarkan kecuali Jaksa lakukan Kasasi kemudian Banding ke Mahkamah Agung (MA) penahanan Hakim Tinggi itu hendak selesai nanti setidak tidaknya sampai jatuh tempo atau nanti hakim kasasi mengeluarkan penahanan, urainya.

yg Kasasi boleh saja bila tidak sependapat dengan hasil putusan PT Palembang apabila hakim Kasasi tidak sependapat maka Ia memerintahkan penahanan karena Ia pasif berarti Ia cenderung ke korban.

Status Jupperlius masih tahanan hakim, sampai nanti Jaksa Kasasi apabila Kasasi Mahkama Agung yg hendak melakukan penahanan, untuk masa penahan Kasasi dapat 3 Bulan sampai 5 bulan.

KasiPenkum yaitu Moch Radyan SH MH mengatakan dan juga serta menegaskan, di dalam perkara tersebut pihaknya masih melakukan usaha hukum Kasasi atas putusan tingkat banding PT Palembang, karena pihak Kejati menilai terdapat yg salah di dalam putusan banding tersebut dan juga serta dinilai cacat hukum, yg tidak sesuai dengan peraturan yg tercantum di dalam Pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga :  Movie - KOMPILASI FILM SERU, TERBARU ! | Kumpulan Cerita Terseru Klara Tania @klara_tania

“Salah satunya mesti disertakan dengan putusan perintah supaya terdakwa dikeluarkan berasal dari tahanan, sementara di dalam putusan banding tersebut hal itu tidak terdapat disebutkan bahwa yg bersangkutan mesti dikeluarkan di dalam tahanan,” ungkap KasiPenkum

Radyan mengatakan untuk sebab itu tidak terdapat landasan hukumnya pihak Kejati (Sumsel) mesti mengeluarkan terdakwa berasal dari tahanan Lapas, faktanya sampai di tingkat Pengadilan Tinggi pun terdakwa Jupperlius dilakukan penahanan.

Radyan tidak menyalahkan bagaimana pihak Pengadilan Tinggi memeriksa perkara tersebut, yg mana dasar berasal dari putusan itu ialah hasil putusan pengadilan tingkat pertama yg justru menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Jupperlius.

“Siapa yg benar antara PT dan juga serta PN Palembang itulah fungsi berasal dari Mahkamah Agung yg saat ini telah kami ajukan permohonan Kasasi,” pungkas Radyan.(RZP)

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :