Home Terbaru Ketua KIP Bali Pertanyakan Alasan Walhi Bali Menyatakan PT DEB Sebagai Badan...

Ketua KIP Bali Pertanyakan Alasan Walhi Bali Menyatakan PT DEB Sebagai Badan Publik

Video Klikvideo Terbaru Live January 24, 2023 4:34 am

Denpasar, beritaterkini.co.id – Pimpinan Komisi info (KIP) Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya menjelaskan di dalam sidang adjudikasi Komisi info Publik (KIP) Bali Nomor Registrasi: 011/XI/REG-PSI.055/KI.Bali/2022, dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan di mana, Pemohon yaitu Walhi Bali dikuasakan I Wayan Sumiarta, I Made Juli Untung Pratama, I Made Krisna Dinata, I Kadek Ari Pebriarta, AA Gede Surya Jelantik, Agung Surya Sentana, dan juga serta I Wayan Sathya Tirtayasa. Sedangkan Termohon PT Dewata Energi Bersih (DEB) dikuasakan pada Hendri Jayadi, Rolan Parasian, Fitria Mayangsari, Esra Agatha Hutagaol, para Advokat pada Henri J Pandiangan & Patners Law Office.

di dalam sidang di KIP Bali, pada Hari Kamis (19/1/2023), merupakan sidang awal pemeriksaan awal lanjutan pada Desember 2022 lalu yg masih mengojlok posisi pemeriksaan legal standing. Dikatakan Agus Wirajaya, di dalam sidang lanjutan tersebut antara Pemohon Walhi dan juga serta Termohon PT DEB yg masih pada pemeriksaan legal standing yg merupakan sebuah kunci yg dapat masuk yudikasi atau tidak. “Sementara posisi sidang sekarang masih penggalian, menjadi Majelis menggali info untuk memastikan legas standing berasal dari Pemohon dan juga serta Termohon. apabila legal standingnya Pemohon kan telah jelas, tinggal legal standingnya Termohon saja sebagaimana bidang publik yg masih kami gali,” ungkapnya.

Baca Juga :  Movie - The Untold Fact of Sylvester Stallone’s Grownup Movie

Dijelaskan Agus Wirajaya, memang di dalam sidang kali ini Termohon telah menyampaikan landasan-landasan hukum dan juga serta alasan-alasan kenapa meraka bukan perusahaan yg berbadan publik, tetapi di dalam persidangan itu, tetap belum dapat terjawab. Dikatakan, kemungkinan di dalam sidang berikutnya masih hendak berlanjut membahas legal standing. Artinya, sidang ini memang sangat panjang, sebab legal standing merupakan sesuatu yg sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. apabila nanti di legal standing tidak menyatakan sebagaimana badan publik, maka nantinya terjadi putusan sela. Artinya, belum dapat masuk ke pokok badan perkara.

Baca Juga :  KETUM LLI WENNY LUMENTUT, SE TURUN TANGAN BERBAGAI KASIH DENGAN KORBAN BANJIR MANADO

“yg materi pokoknya ialah permohonan info terkait dengan study kelayakan. Nah kami belum bicara ke sana masih di legal standing, apabila legal standing telah selesai dan juga serta misalnya mengatakan sebagaimana badan publik baru hendak menuju pokok materi apakah study kelayakan tersebut dapat dikonsumsi untuk publik,” ungkap, seraya mengakui sidang tersebut di dalam pemeriksaan legal standing memang memakan waktu lama, sebab untuk melihat kepastian, dan juga serta Majelis penting berhati-hati untuk memberikan keputusan yg adil. Maka berasal dari itu para Majelis memerlukan sebuah pendalaman untuk memberikan keyakinan Majelis di dalam memutus persidangan nanti.

Baca Juga :  Walhi Bali Gagal Paham, Tuding PT DEB Sebar Informasi Palsu

“menjadi sidang ini (pemeriksaan legal standing, red) dapat berkali-kali tidak terdapat batasannya untuk memastikan legal standingnya. apabila Majelis telah yakin di dalam sekali sidang untuk legal standingnya berati telah jelas kepastiannya. Tetapi saat tidak jelas, maka penting pendalaman dan juga serta sidangnya pun berkali-kali,” bebernya. Sebetulnya Majelis masih menggali saat misalkan Walhi masih mengatakan PT DEB sebagaimana badan publik, apa alasannya? Kemudian PT DEB mengatakan bukan bagian badan publik, apa alasannya? Apa rujukan-rujukan hukumnya?

“Nah itu yg kami minta untuk dijelaskan, dan juga serta bukti-bukti yg lain landasan hukum yg menyatakan bahwa PT DEB bukanlah sebagaimana badan publik,” pungkasnya. 021/002

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :