Home Terbaru Miris, Nasabah LPD Intaran Diberi Bunga Nol Persen dan juga Tidak Menarik...

Miris, Nasabah LPD Intaran Diberi Bunga Nol Persen dan juga Tidak Menarik Uang Selama 10 Tahun

Video Klikvideo Terbaru Live January 24, 2023 4:34 am

Denpasar, beritaterkini.co.id – Lama tak terdenger ternyata kasus yg menyeret nama LPD Desa Adat Intaran seakan-hendak makin “menguap”. Setelah ditangani langsung dari jajaran Polresta Denpasar kelanjutkan kasus ini malah nyaris tak terdengar. Namun dibalik kasus ini, ternyata berdasarkan hasil rapat pada tanggal 11 Desember 2022 yg dilaksanakan di Ruang Rapat YPS (Yayasan Pembangun Sanur) Jl. Danau Buyan III no. 2 Sanur mengenai Rencana Pengelolaan LPD Desa Adat Intaran telah mengeluar sejumlah keputusan. Keputusan rapat tersebut dihadiri Kepala LPD Intaran, Ida Bagus Putu Astawa dengan Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana, S.E.

Dari isi surat pemberitahuan yg beredar di masyarakat dan juga serta nasabah LPD Desa Adat Intaran dapat diketahui salah satu keputusannya, para penabung dan juga serta deposan selama 10 Tahun diberi bunga nol persen dan juga serta tidak boleh menarik uangnya selama 10 Tahun. Secara garis besarnya, berasal dari hasil keputusan rapat tersebut, yakni:
1. Penutupan 3 bulan (di-hold).
2. Penarikan kepada peminjam yg macet.
3. Penjualan Aset.
4. Didukung usaha Desa, (Pasar, Bupda, Parkir, Muntig Siokan).
5. Bagi Penabung dan juga serta Deposan bunga nol persen dan juga serta tidak menarik dana di dalam jangka waktu 10 Tahun dan juga serta dievaluasi setiap Tahun. Efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.
6. Komitmen: supaya dana masyarakat tidak hilang.

Sayangnya, bagus Pimpinan LPD Intaran maupun Bendesa Adat Intaran belum dapat dikonfirmasi terkait keputusan tersebut. Namun menurut Kepala Perwakilan bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho membenarkan LPD dibebaskan berasal dari aturan bank. Namun kesepakatan tersebut mesti diketahui dan juga serta disetujui dari masyarakat, terutama nasabah LPD Intaran. “LPD dikecualikan berasal dari aturan perbankan, semoga semua penyimpan telah di ajak diskusi dan juga serta disepakati,” kata Trisno saat dihubungi para awak media di Denpasar, pada Hari Senin (23/1/2023). Terkait persoalan tersebut, serta disebutkan menjadi kewenangan LP LPD dan juga serta BKS LPD Provinsi Bali sesuai awig-awig desa adat yg ada. “Di LPD terdapat LP LPD dan juga serta BKS ya. terdapat awig-awig di desa adat serta,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Denpasar,.Kompol Mikael Hutabarat, serta belum dapat diminta tanggapan kelanjutan kasus LPD Intaran. penting diketahui sebelumnya, penyelidikan kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar semakin menjadi perhatian publik yg sebelumnya terus dikejar dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Namun sampai kini kasus dugaan penggelapan uang negara itu telah lama didalami Kejari Denpasar, tetapi belum serta dapat menetapkan tersangka. Tenyata belum lama ini, dikabarkan tim penyidik berasal dari Polresta Denpasar yg lebih dulu menindaklanjuti kasus dugaan penyimpangan dana di LPD Desa Adat Intaran. saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Denpasar,.Kompol Mikael Hutabarat mengaku penyidik Polresta Denpasar tengah bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut.

Baca Juga :  Aneh, Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Galian C Tak Masuk Prioritas Walhi Bali

“Sedang kami proses. Kasi waktu penyidik kerja ya,” kata Mikael Hutabarat singkat, kepada awak media di Denpasar, Hari Kamis (1/12/2022). Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Denpasar, Putu Eka Suyantha membenarkan bahwa kasus LPD Intaran diambilalih dari penyidik Polresta Denpasar. Bahkan, surat perintah penyelidikan (Sprindik) Polresta Denpasar lebih awal berasal dari Kejari Denpasar, sehingga berdasarkan Surat Kesepakatan dengan (SKB) KPK, Kepolisian dan juga serta Kejaksaan, supaya tidak terjadi tumpang tindih pihaknya menghentikan kasus tersebut. “kami hentikan, kerena setelah kami mengekpos LPD Desa Adat Intaran, ternyata Polresta Denpasar mengirimkan surat perintah penyelidikan, maka kami gak dapat lanjut. Nanti mereka (Polresta Denpasar, red) yg melanjutkan,” ujarnya saat dihubungi, pada (27/11/2022).

Eka mengakui pengehentian kasus dugaan penyimpangan dana LPD Desa Adat Intaran dilakukan karena berdasarkan SKB KPK, Kepolisian dan juga serta Kejaksaan, di mana berasal dari aspek penindakan KPK, Kepolisian dan juga serta Kejaksaan penting bekerja bersama-sama tanpa ego-sektoral ataupun hambatan-hambatan lainnya. “Supaya tidak tumpang tindih, Ia (Polresta Denpasar, red) yg ngotot ya telah kami serahkan. dan juga serta kami hentikan. Sprindik mereka lebih dulu lebih dulu dan juga serta kami di belakang,” bebernya, seraya tidak mengetahui dengan pasti sejauh mana proses penyidikan yg dilakukan Polresta Denpasar. “Tidak tahu kami apakah telah terdapat tersangka? Setelah kami ekspose mereka mengirimkan kami surat perintah penyelidikan berasal dari Polres dan juga serta suratnya jauh lebih awal ke luar,” tegasnya, sembari menyebutkan Polresta Denpasar serta telah lama melakukan pemanggilan terhadap sejumlah oknum yg diduga terlibat di dalam kasus itu.

“Kalau mau tanya soal pemanggilan dan juga serta tidaknya langsung ke Polres, karena terdapat SKB-nya,” tutup Eka. penting serta diketahui, warga Sanur kembali mempertanyakan kejelasan dugaan kasus korupsi yg membelit pengurus LPD Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar. Mereka mengaku gerah dengan kinerja aparat yg terkesan lembek, sehingga dapat menyebabkan kasus dugaan penggelapan dana LPD Desa Adat Intaran tenggelam. Padahal telah jelas-jelas oknum yg disinyalir terlibat terdapat yg merangkap jabatan sebagaimana Pimpinan LPD Desa Adat Intaran, maupun sebagaimana Pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sidi serta Pimpinan KSU Madu Sedana Banjar Madura. Bahkan, serta rangkap jabatan sebagaimana Bendahara Desa Adat Intaran dan juga serta Pimpinan Pengelola Kawasan Muntig Siokan, Desa Intaran, Sanur.

Baca Juga :  Daftar - Daftar 9 Korban Pembunuhan Berantai Wowon dkk di Cianjur, Garut, dan Bekasi

Warga yg sempat muncul di Youtube itu, menyebutkan telah terdapat desas desus di desa adat setelah Karya Ngusaba Desa Adat Inraran hendak ditetapkan tersangka. “Setelah karya di desa adat berakhir (Minggu, 27 November 2022, red) pasti mejemak (ditangkap, red) itu,” kata warga tersebut dengan tegas menolak namanya disebutkan di media, saat ditemui di Sanur, pada Hari Sabtu 26 November 2022. Dikatakan saat ini, telah terjadi rush atau penarikan uang nasabah secara besar-besaran, apalagi para pegawai LPD Intaran serta telah dipanggil pihak Kajari Denpasar. “Masyarakat Intaran telah cuek dan juga serta tidak mau membela. Karena mereka (oknum pengurus LPD, red) telah merugikan warga Intaran. Seperti saat terdapat warga ngaben atau nganten, karena tidak dapat narik uang di LPD terpaksa mesti pinjem di koperasi,” bebernya.

Ia sangat berharap dan juga serta mendesak aparat hukum, bagus kejaksaan maupun kepolisian, bahkan KPK supaya dapat segera turun membuka terang benderang kasus ini, karena makin lama dibiarkan makin merugikan kondisi masyarakat Karena uang yg disimpan nasibnya makin tidak jelas. “Aneh sekali, saat bendesa dimarah dari Pimpinan LPD malah diam gak berani melawan. Padahal apabila memang Pimpinan LPD terdapat salah, seharusnya tidak berani memarahi bendesa. Tapi ini bendesa tidak mungkin diam Apabila dimarahin. terdapat apa itu?,” terangnya. Diketahui sebelumnya, dugaan kasus korupsi LPD Desa Adat Intaran terus didalami dari Kejaksaan Negeri (kejari) Denpasar. Kasus yg makin menyita perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) pasca merebaknya aksi tolak rencana pembangunan Tersus LNG di Desa Adat Sidarkarya itu, memasuki babak baru.

Saat dikonfirmasi di Denpasar, Hari Senin (22/8/2022), Kasi Intel Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha, SH., MH., membenarkan terus bergerak mengusut kasus ini. Bahkan, belasan saksi, bagus berasal dari saksi korban maupun pihak yg bertangungjawab secara bergilir telah dipanggil. “Sudah (panggil saksi-saksi dan juga serta korban, red). Kurang lebih belasan,” ungkap Eka Suyantha. Setelah melakukan penyelidikan, pihaknya mengaku baru dapat melakukan audit untuk menentukan nilai kerugian negara yg diduga ditimbulkan berasal dari kasus ini. “Lagi lidik, klo dik baru audit,” imbuhnya. Sebelumnya, aparat berasal dari Kejari Denpasar mulai bergerak untuk melakukan penyelidikan dan juga serta pendalaman terhadap LPD Adat Intaran, untuk mencari tahu akar permasalahan serta adanya kemungkinan kerugian keuangan negara yg ditimbulkan berasal dari dugaan kesalahan sampai unsur kesengajaan di dalam pengelolaan sistem keuangan yg mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di LPD Adat Intaran.

Baca Juga :  Mengenal Arti Lampu Isyarat dan Sirine di Jalan Raya

Selain itu serta, mencuat pemberitaan berasal dari nasabah LPD Intaran yg tidak dapat menarik uang mereka. Hal ini jelas membuat kekecewaan beberapa nasabah yg ingin menarik uang mereka, bahkan beredar isu di masyarakat telah dicurigai adanya keterlibatan sejumlah oknum perangkat desa yg terlibat di dalam dugaan kasus korupsi LPD Desa Adat Intaran tersebut. Untuk itu Kejari Denpasar segera membuat tim untuk segera memproses penyelidikan, dan juga serta terus memantau untuk mencari kebenaran. Bahkan saat ditanyakan, apakah LPD Intaran telah memasuki penetapan tersangka, Eka Suyantha masih mendalami kasus ini, namun belum menetapkan tersangka karena masih memproses penyelidikan.“Sabar dulu, kami baru mulai. Karena kerja tim masih sangat rahasia untuk proses penyelidikan. kami terus pantau dan juga serta cari tau kebenarannya seperti apa, dan juga serta sekarang ini terkait penetapan tersangka belum terdapat perkembangan, nanti apabila telah terdapat pasti saya info,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala LPD Desa Adat Intaran, I Wayan Mudana, sebelumnya mengatakan, sempat membantah adanya dugaan tipikor di LPD Adat Intaran dengan mengatakan bahwa LPD Adat Intaran saat ini di dalam kondisi yg baik-baik saja, dan juga serta tidak terdapat satupun oknum perangkat desa maupun pengurus LPD Intaran yg mengarah ke dugaan tersebut. Terkait hal tersebut, sampai kabar diturunkan Kejari Denpasar belum serta menetapkan tersangka. Tetapi disisi yg lain pada pemberitaan sebelumnya “Bau Amis” kasus LPD Desa Adat Intaran kembali tercium. Pasca dikabarkan adanya kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Intaran, kini serta menjadi sorotan publik, karena diduga ikut menjadi sponsor utama gerakan demo tolak pembangunan terminal khusus (Tersus) LNG di Desa Adat Sidarkaya. Padahal sebelumnya, kabar tak sedap serta berhembus adanya sejumlah nasabah yg malah kesulitan untuk menarik tabungan dan juga serta depositonya di LPD Desa Adat Intaran.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar serta telah merespon adanya dugaan tersebut, dengan melakukan usaha penyelidikan terkait adanya dugaan permasalahan yg mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut. 021/002

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :